Peran PLN IP dalam Mewujudkan Standar Produk Biomassa Lestari
- Senin, 29 April 2024
JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) terus memperbaiki cara menggunakan biomassa sebagai pengganti batubara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Mereka menguatkan upaya di bagian awal rantai pasok produksi biomassa dengan mencari potensi Hutan Tanaman Energi (HTE) dan menjalin kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH).
Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), menyatakan bahwa Kemenko Marves turut berperan aktif dalam mendorong keluarnya Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada PLTU. Peraturan ini diumumkan saat konferensi COP 28 di Dubai bulan Desember yang lalu.
“Langkah ini menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa pemerintah Indonesia sungguh-serius dalam mengarahkan industri dari penggunaan batu bara ke sumber energi terbarukan,” kata Nani.
Baca JugaPLN Enjiniring Kembangkan Pasar Oksigen Rendah Karbon, Tim GOXY Raih Juara III di HLN ke-79
Dia menekankan bahwa penggunaan biomassa kayu dalam transisi energi harus disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi, advokasi kebijakan, serta pengembangan standar produk biomassa kayu yang berasal dari sumber yang lestari dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari PLN yang bertanggung jawab atas pembangkitan, PLN Indonesia Power telah memperluas rantai pasok biomassa berbasis kayu melalui berbagai kerjasama dengan pihak terkait.
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menyatakan bahwa perusahaan telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan rantai pasok biomassa, termasuk melalui program pemberdayaan masyarakat dengan menanam Hutan Tanaman Energi (HTE).
"Dalam program HTE ini, kami bekerja sama dengan kelompok tani hutan di area Banten dan Kabupaten Cilacap, serta memanfaatkan lahan pembangkit dengan berkolaborasi dengan petani lokal," kata Edwin.
PLN Indonesia Power juga terus mencari potensi HTE sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap percepatan transisi energi di Indonesia. Mereka telah melakukan kerjasama dengan kelompok tani hutan di berbagai daerah, yang telah menghasilkan 2253 hektar lahan dari 57 kelompok tani hutan.
Banten menjadi salah satu fokus utama pengembangan HTE, di mana PLN Indonesia Power, melalui anak perusahaannya PT Artha Daya Coalindo, bermitra dengan Kelompok Tani Hutan untuk mengoptimalkan lahan hutan rakyat dengan pendekatan agroforestri di sekitar area PLTU Banten. Kerjasama ini mencakup 1.313 hektar lahan dengan 19 KTH.
Sementara itu, Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power, Hanafi Nur Rifai, mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini telah menerapkan cofiring pada 18 unit PLTU. Total produksi energi hijau pada tahun 2023 mencapai 496.642 GWh, dan sampai 11 Maret 2024, sebesar 112.951 MWh. PLN IP juga secara bertahap meningkatkan penggunaan cofiring dan telah berhasil melakukan uji coba 100% pada 4 unit PLTU, yaitu PLTU Sintang, PLTU Sanggau, PLTU Tanjung Balai Karimun, dan PLTU Barru.
"Untuk mendukung program cofiring, PLN Indonesia Power terus memperbaiki infrastruktur pendukung cofiring biomassa di seluruh unit PLTU, termasuk persiapan HTE untuk menjamin pasokan biomassa yang berkelanjutan," jelas Hanafi.
Redaksi
indonesia.energika.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Apa Itu Press Release? Cara Efektif Meningkatkan Visibilitas Brand Kamu
- Selasa, 22 Oktober 2024
Berita Lainnya
Implementasi K3 PLN Icon Plus Terbukti dengan Empat Penghargaan di IQSA
- Selasa, 29 Oktober 2024
PLN Icon Plus Tunjukkan Kepemimpinan K3 dengan 4 Penghargaan di IQSA 2024
- Rabu, 30 Oktober 2024
Keselamatan Kerja Jadi Prioritas: PLN Icon Plus Dapatkan 4 Penghargaan K3
- Sabtu, 26 Oktober 2024
Terpopuler
1.
2.
3.
4.
PLN Icon Plus Dorong Inovasi Energi di Fordigi Summit 2024
- 02 Oktober 2024
5.
EMS PLN Icon Plus, Inovasi yang Menarik di Fordigi 2024
- 01 Oktober 2024