JAKARTA-PLN Indonesia Power (PLN IP) telah menegaskan komitmennya dalam mendukung visi Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi dan percepatan transisi energi, dengan menerapkan perdagangan karbon atau carbon trading. Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengungkapkan bahwa carbon trading menjadi salah satu inovasi bisnis PLN yang strategis dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. PLN IP telah memulai langkah ini dengan mendapatkan verifikasi nilai emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) independent terakreditasi Sucofindo di beberapa Unit Pembangkitnya.
"Carbon trading bukan hanya sekadar pengembangan bisnis beyond KWh, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menekan emisi karbon secara efektif," ungkap Edwin.
Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power berhasil mencapai capaian sebesar 2.428.203 ton CO2 melalui carbon trading, dengan target penjualan yang direncanakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun berikutnya.
"Sasaran penjualan carbon trading untuk masa depan adalah dua kali lipat dari capaian tahun 2023," tambah Edwin.
Sejumlah 10 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN Indonesia Power telah berkontribusi dalam carbon trading pada tahun 2023, termasuk di antaranya PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Adipala, dan lainnya. PLTU Suralaya menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penurunan emisi karbon, dengan mencapai sekitar 1,5 juta ton CO2.
Edwin menjelaskan bahwa pencapaian dan target carbon trading PLN IP ini adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Kontribusi Nasional (NDC) pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.
"Dengan menerapkan carbon trading, PLN Indonesia Power turut serta dalam upaya global untuk menekan perubahan iklim dan melindungi lingkungan hidup, sejalan dengan berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah," tutup Edwin.
Selain itu, PLN Indonesia Power juga aktif dalam kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional, serta membuka kesempatan kerjasama dalam perdagangan karbon guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.