Jakarta, PLN Indonesia Power (PLN IP) terus meningkatkan penggunaan biomassa sebagai alternatif untuk batubara dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui proses cofiring. Dalam upaya ini, PLN Indonesia Power menguatkan sisi produksi biomassa dengan memperluas penggunaan Hutan Tanaman Energi (HTE) dan menjalin kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH).
Pemerintah Indonesia, melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, aktif mendukung langkah ini dengan mendorong keluarnya Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa pada PLTU. Langkah ini ditunjukkan kepada komunitas internasional sebagai komitmen serius Indonesia untuk menggeser industri batu bara menuju energi terbarukan.
Selain itu, penggunaan biomassa kayu dalam transisi energi harus didukung oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat, diseminasi kebijakan, dan penetapan standar produk yang berkelanjutan. PLN Indonesia Power, sebagai bagian dari PLN yang bertanggung jawab atas pembangkitan listrik, telah mengembangkan rantai pasok biomassa kayu dengan berbagai kerjasama dengan stakeholder, termasuk program penanaman HTE dengan masyarakat lokal.
PLN Indonesia Power telah menjalankan program HTE dengan berbagai kelompok tani hutan di beberapa wilayah, termasuk di Banten dan Kabupaten Cilacap. Kerjasama ini melibatkan penggunaan lahan pembangkit dengan petani lokal untuk mengoptimalkan potensi HTE. Selain itu, PLN Indonesia Power juga terlibat dalam mengembangkan HTE melalui anak usahanya di Banten, dengan menggandeng Kelompok Tani Hutan untuk menggunakan lahan hutan rakyat dengan pola agroforestri.
Saat ini, PLN IP telah menerapkan cofiring pada 18 unit PLTU, yang menghasilkan total energi hijau sebesar 496.642 GWh pada tahun 2023 dan 112.951 MWh hingga Maret 2024. PLN Indonesia Power secara bertahap meningkatkan penggunaan cofiring, bahkan telah berhasil menguji 100% penggunaan biomassa pada beberapa unit PLTU. Untuk mendukung program cofiring ini, PLN Indonesia Power terus mempersiapkan infrastruktur, termasuk HTE, untuk menjamin ketersediaan bahan baku biomassa yang berkelanjutan.